MEDIASI – Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Pemalang, Suritno, mengungkapkan bahwa keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang untuk menggabungkan dua dinas perikanan dan pertanian butuh dievaluasi kembali. Mengingat, potensi perikanan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Pemalang sangat besar.
Ditambah lagi, aspirasi para nelayan Pemalang terutama yang tergabung dalam KNTI pada nikmat beberapa kesempatan Rembug Nelayan juga meminta agar Dinas Perikanan tetap dipisahkan.
“beberapa kelompok nelayan, dari aspirasi mereka, mereka ingin dinas perikanan tetap pisah karena anggaran dan lain-lain sebagainya kita belum maksimal untuk membantu kelompok perikanan dibawah,” ungkap Suritno, pada Kamis,(3/7/2025).
Suritno lebih lanjut juga meminta agar Bupati Pemalang berserta DPRD Pemalang dan juga BKPSDM melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penggabungan tersebut.
“Minta tolong sotk dan dewan legislatif, dinas dan juga BKPSDM minta dipertimbangkan kembali kebijakan mempersatukan dua dinas ini” katanya.
“Karena hal itu berhubungan dengan misi Pemkab Pemalang sendiri dalam peningkatan ekonomi dengan keunggulan lokal harus jadi catatan bersama dan kita tempuh untuk direalisasikan,” lanjutnya.
Para nelayan Pantura Pemalang sendiri beberapa waktu lalu saat gelaran ‘Rembug Nelayan’ dalam peringatan HUT KNTI di desa pesisir Desa Ketapang yang dihadiri dari berbagai pemangku kebijakan kelautan juga menolak penggabungan dua dinas tersebut.
Karena itu, Suritno mengingatkan akan aspirasi nelayan tersebut pada jajaran eksekutif dapat sepaham terkait hal itu. Sebab, persoalannya bukan hanya sekedar efektivitas, melainkan optimalisasi tugas dari kedua dinas tersebut.
“Meskinya kebijakan ini segera dievaluasi, karena sebagian besar bahkan boleh dibilang seluruhnya nelayan kita menolak dan berharap tetap pisah,” demikian Suritno.
