MEDIASI – Senator DPD RI, Dr Abdul Kholik, prihatin atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang mensyukuri harga beras sebagai bahan pangan di Indonesia masih terkendali berkisar Rp10 ribu per kilogram. Presiden Jokowi pun membandingkan bahwa harga beras RI menurutnya lebih baik dibanding dengan harga beras di negara lain yang dikatakannya lebih mahal.
Presiden Jokowi menyebutkan perbandingan harga beras seperti di Jepang Rp 66 ribu, di Korsel Rp 54 ribu, Amerika Rp 52 ribu, di China Rp 26 rib, Sedangkan di Indonesia masih kisaran Rp 10 ribu per kilogram.
Padahal, menurut Kholik, kondisi yang disampaikan Presiden Jokowi adalah sebuah ironi dan berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani Indonesia saat ini yang justru kondisi ekonominya semakin rendah. Karena, harga jual panen tidak sesuai biaya produksi mengolah sawah, sehingga petani pun sering mengalami kerugian di saat panen raya.
Kholik menuturkan, perbandingan harga beras dengan negara lain tersebut, seharusnya dilihat dalam konteks pemberdayaan petani. Harga beras di Jepang misalnya itu memang mahal tetapi membuat pendapatan petani mempunyai pendapat yang setara dengan profesi lain. Maka di sana kesejahteraan petani terjamin. Profesi petani terhormat dan tetap menarik kaum muda.
”Ini berbeda dengan situasi di Indonesia. Nasib petani masih berkutat pada kondisi keterbatasan dan kemiskinan. Sektor pertanian, terutama menjadi petani padi di sawah tak menarik kaum muda. Padahal hakikatnya petani adalah pahlawan tetapi nasibnya belum dihargai secara layak.” tegasnya.
Anggota DPD RI dari Jawa Tengah ini berharap pemerintah bisa benar-benar menerapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani. Sebagai anak petani, ia pun setuju dengan harga beras stabil saat ini. Namun demikian, ia meminta pemerintah memberikan kompensasi sebanding dengan pengorbanan petani, misalnya melalui kebijakan subsidi harga jual atau pemerintah membeli langsung pada petani melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Pemerintah harus mensubsidi harga beras petani. Kompensasinya diberikan kepada petani melalui harga beras tersebut. Ini misalnya untuk setiap penjualan beras petani diberikan subsidi sebesar minimal tiga kali lipat dari harga pasar. Skema itu memungkinkan para petani beras mendapatkan keadilan melalui harga yang layak.”ungkapnya
”Pemerintah melalui Bulog bisa melakukan kebijakan ini. Jangan seperti sekarang di mana para petani kesulitan menjualnya berasnya dan bahkan Bulog enggan membeli beras petani karena merasa stok mereka cukup,” lanjutnya.
Selain itu, Kholik pun berharap pemerintah meningkatkan ekspor beras petani yang kini dikatakan berlebih. Tujuannya agar mendapatkan devisa untuk memberikan kompensasi pembelian harga kepada petani.
”Sesungguhnya bila pemerintah bisa mengangkat kesejahteraan petani maka menjadi kunci mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ini karena proporsi penduduk miskin di Indonesia adalah petani, khususnya petani padi. Dan persoalannya telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Kami harap presiden bisa menuntaskanya sebab langkah presiden meningkatkan infrastruktur sudah nyata, tapi nasib petaninya yang belum membaik,” pungkasnya.
