MEDIASI – Populasi penduduk miskin di tiga wilayah Jawa yakni Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat besar. Sehingga, kemiskinan di ketiga wilayah tersebut sulit ditanggulangi.
Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr Abdul Kholik. Bahkan, menurut Senator Jawa Tengah ini, jumlah kemiskinan tersebut bertambah seiring dengan prediksi akan terjadinya krisis ekonomi global tahun 2023.
”Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS) tahun pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 4.070.980 jiwa. Penduduk miskin Jawa Timur mencapai 4.181.290 jiwa. Penduduk miskin Jawa Tengah mencapai 3.831.440 jiwa. Jumlah tersebut sangat rentan bertambah apabila terjadi krisis ekonomi,” kata Kholik, Senin (7/11/2022).
Pria kelahiran Kabupaten Cilacap ini mengkhawatirkan, jika dalam waktu lama kemiskinan belum juga bisa dientaskan, maka akan muncul kemiskinan kultural. Akibatnya, kemiskinan berpotensi diturunkan dari generasi ke generasi.
“Inilah yang harus dicegah. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan, berupa dana alokasi khusus pengentasan kemiskinan bagi daerah yang jumlah penduduk miskinnya besar,” kata Kholik.
Kholik pun menyangsikan standar yang dipakai untuk mengukur data tingkat kemiskinan selama ini. Kholik menyebutkan kriteria yang masuk kategori penduduk miskin adalah apabila pengeluaran dalam satu bulan Rp 505.469,00 patut dipertanyatakan kriteria kelayakannya.
”Apakah garis kemiskinan sebesar itu masih layak? Sebab, ambang garis kemiskinan dari PBB ditentukan minal 2,15 dolar AS per hari dan per orang. Artinya dalam satu bulan per orang akan mengeluarkan uang senilai 64 dolar AS, ini setara Rp 967,500 dalam kurs 1 dolar sama dengan Rp 15.000. Artinya sebenarnya jumlah warga miskin di ketiga wilayah di Jawa itu akan semakin besar kalau menggunakan kriteria garis kemiskinan PBB ini,” ungkapnya.
Melihat data tersebut, kata Kholik, kini menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bila ingin menurunkan angka kemiskinan di ketiga provinsi besar di Jawa dengan signifikan. Penyebabnya karena terlalu besarnya jumlah penduduk yang ada di ketiga provinsi tersebut. Jika dibanding dengan negara lain, seperti Australia yang hanya 25 juta penduduknya, Arab Saudi yang mencapai 31 juta penduduknya, atau Malaysia yang penduduknya mencapai 32,7 juta, artinya jumlah penduduk di masing-masing di ketiga provinsi itu lebih besar dari penduduk di negera-negara tersebut. Apalagi jika dikalkulasi jumlah penduduk miskin di ketiga provinsi di Jawa itu bisa mendekati separuh dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang jumlahnya sekitar 26 juta jiwa.
”Karena itu bila pengentasan kemiskian hanya dilakukan oleh tingkat pemerintahan provinsi saja, maka akan sulit. Solusi alternatifnya kerja pengentasan kemiskinan dilakukan oleh tingkat negara, yakni bukan pada level provinsi. Atau juga agar lebih terfokus wilayah ketiga provinsi di Jawa ini dimekarkan. Hal ini untuk membuat fokus penangannya lebih terarah karena beban populasi penduduknya menjadi lebih kecil,” tegas Abdul Kholik.
