MEDIASI – Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh mengatakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar ada panitia khusus atau Pansus untuk membongkar polemik pagar laut di Tangerang, Banten.
“Agar lembaga DPR ini memiliki muruah di masyarakat, kuat untuk menjawab pertanyaan publik terkait dengan semua skema yang ada di sekitar pagar laut, penerbitan sertifikat, kemudian PSN itu terjawab dengan tuntas,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/1/2025).
Selain itu, pansus ini juga untuk menghindari adanya swasangka yang tidak baik terkait polemik pagar laut. “Agar terbuka lebar, itu perlu pansus untuk dilakukan,” ujar Rahmat.
Rahmat juga menyoroti ratusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi pagar laut tersebut. Dia menilai fenomena ini membuat resah masyarakat, sehingga Kementerian ATR/BPN harus transparan.
“Tidak bisa muncul sertifikat di atas laut, karena ATR/BPN itu mengelola dari daratan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Rahmat juga menyinggung munculnya HGB laut di daerah Sidoarjo yang dikuasai oleh dua perusahaan properti. Sebab itu, dia mendorong pembentukan pansus pagar laut di kawasan ini.
“Nah, karena ini sudah lintas kementerian dan lintas komisi di DPR ya, kalau BPN-nya kan kita di Komisi II, kemudian KKP-nya di bawah Komisi IV, kemudian ada juga Bappenas, di situ dan ada yang terkait dengan PSN, itu sudah lintas komisi,” kata Rahmat.
