MEDIASI – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menginstruksikan seluruh kader melalui DPD dan DPC se Indonesia untuk turun aksi guna menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami sudah menginstruksikan DPC dan DPD GMNI se Indonesia untuk turun aksi,” kata Sekretaris Jenderal DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan dalam rilis tertulis yang diterima MEDIASI, Minggu (4/9/2022).
“Kami mengkonsolidasikan kembali mahasiswa dan kantong-kantong massa untuk bergerak. Memerahkan jalanan dengan panji-panji GMNI untuk melawan mafia Migas,” imbuhnya.
GMNI menurut Dendy masih berada di sisi menolak kenaikan harga BBM. Bagi mereka, kenaikan harga BBM bersubsidi menurutnya adalah langkah instan Pemerintah untuk mengamankan APBN.
Namun, kebijakan ini juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan akan membuat rakyat sengsara.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi pasti berdampak pada kenaikan bahan pokok, disitulah rakyat akan sengsara,” ungkapnya.
Dendy lantas menyinggung dalih pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang disebut karena subsidi tidak tepat sasaran. Menurutnya, kesalahan distribusi menjadi tanggungjawab lembaga negara yang ditunjuk oleh Negara.
“Alasannya selalu sama soal subsidi salah sasaran. Padahal, negara kan punya lembaga yang ditunjuk untuk mengurus hilirisasi. Kenapa masih ada yang salah sasaran?” katanya.
“Fungsi pengawasan tidak jalan atau mungkin lembaga tersebut bermain mata dengan mafia? Pak Presiden (Joko Widodo) harus mengevaluasi total lembaga negara dalam hal ini BPH migas” lanjutnya.
Dibanding menaikkan subsidi, menurutnya ada langkah lain yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah. Sejumlah lembaga pengawas yang mempunyai kepercayaan dari publik harus menyelidiki kebocoran BBM bersubsidi yang disalahgunakan.
“POLRI, Kejaksaan, KPK, harus melakukan penyelidikan terkait kebocoran ini, jangan sampai rakyat jadi korban penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh mafia MIGAS” demikian Dendy.
