MEDIASI – Temu Nasional (Tunas) 2022 Jaringan GUSDURian, melahirkan lima resolusi dan rekomendasi sebagai respon atas oligarki untuk inklusi sosial politik dan Ekonomi.
Resolusi dan rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Koordinator Nasional Komunitas Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid dihadapan ribuan kader, Minggu (16/10/22)
Alissa menerangkan bahwa Indonesia sampai saat ini masih menjadi contoh baik dunia dalam hal penanganan pandemi Covid-19, harmoni sosial, dan pelaksanaan agenda pembangunan. Pemajuan demokrasi juga dinilai baik oleh masyarakat dunia.
Pemerintah dan masyarakat terbukti mampu mengembangkan kolaborasi untuk menyelesaikan tantangan berbangsa dan bernegara.
Namun, di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan semakin terkonsentrasi di kalangan elit. Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang.
Kepentingan rakyat terabaikan. Kelestarian alam tergadaikan. Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik.
Di tengah situasi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, ancaman resesi ekonomi global, krisis lingkungan dan energi, serta meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan,
Oleh karena itu, kami, Jaringan GUSDURian yang terdiri unsur penggerak komunitas, kader dan aktifis yang terinspirasi oleh nilai-nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur bertemu pada tanggal 14-16 Oktober 2022 di Surabaya dalam acara Temu Nasional 2022 GUSDURian, yang diikuti oleh 1.500-an penggerak komunitas GUSDURian dari seluruh penjuru Indonesia dan beberapa negara, menyampaikan resolusi dan rekomendasi sebagai berikut:
- Kami mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi dengan: Melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara ( seperti: UU Minerba, UU Cipta Kerja), kebebasan berpendapat dan berekspresi (seperti: UU ITE). Memastikan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan strategis. Mendorong akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat, daerah hingga desa
- Kami mendesak pemerintah menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dengan: Menuntaskan kasus HAM berat dan memulihkan hak-hak korban.
Melakukan pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus intoleransi melalui revisi regulasi dan penguatan state actors yang berperspektif keadilan dan kesetaraan warga negara
Memberantas korupsi dan menguatkan institusi KPK , Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman. Mempercepat reformasi TNI, Polri, Kejaksaaan, dan Kehakiman.
- Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas dengan: Memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar.
Mewujudkan pemerataan ekonomi, redistribusi sumberdaya alam melalui agrarian reform dan penerapan pajak kekayaan. Mewujudkan transisi energi yang berkeadilan
- Kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan dengan: Melakukan pendidikan politik untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial
Mengawal proses penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan terimplementasikannya prinsip LUBER-JURDIL. Mendesak parpol melakukan reformasi kepartaian menuju accountable programatic-based party
- Kami berkomitmen memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit dengan: Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kasus-kasus rakyat. Membangun ruang-ruang dialog antar-elemen untuk memperkuat kohesi dan solidaritas sosial.
