MEDIASI – Pada tahun 2020, terbit sebuah buku berjudul “Man of Contradictions :Joko Widodo and struggle to remake Indonesia”, yang ditulis oleh Ben Bland, seorang jurnalis dan peneliti asal Australia.
Sejauh ini, Man of Contradictions, adalah satu-satunya buku tentang Jokowi dalam bahasa Ingrris. Ben Bland sendiri menyebut sebagai biografi politik pertama tentang Jokowi.
Sesuai dengan judulnya, buku ini mencandra kontradiksi-kontradiksi dalam diri Jokowi, yang menurut Ben Bland, sekalogus cermin kontradiksi masyarakat Indonesia, yang masih muda dalam melakukan eksperimen demokrasi.
Jokowi bertindak tanpa visi ideologis jangka panjang yang jelas dan rigid. Meskipun diusung oleh PDIP, tetapi Jokowi bukanlah seorang Sukarnoisme atau Marhaenisme. Bland menggambarkan Jokowi sebagai seorang walikota yang bekerja di Istana. Ia lebih fokus pada hal-hal detil berskala mikro seperti blusukan, masuk gorong-gorong, atau uji coba aspal jalan tol, tetapi Jokowi tidak punya visi besar untuk Indonesia dalam skala makro.
Kebijakan -Kebijakan Jokowi lebih untuk menjaga keseimbangan politik ketimbang untuk memperkuat institusi demokrasi. Ia kerap mengambil keputusan sepihak tanpa debat publik yang cukup, dan mengakibatkan masalah di kemudian hari seperti IKN dan kereta cepat whoosh.
Kontradiksi-Kontradiksi
Mari kita simak beberapa kontradiksi Jokowi
- Kontradiksi antara demokrasi dan otoritarianisme : pada mulanya, Jokowi dianggap sebagai produk dari demokrasi pasca reformasi. Ia naik setahap demi setahap. Dari pengusaha furniture skala kecip, menjadi walikota Solo 2 periode, Gubernur DKI, hingga Presoden, tanpa punya modal dinasti politik, oligarki, maupun militer. Kemenangan atas Fauzi Bowo di pilgub DKI begitu fenomenal. Jokowi dikepung kekuatan oligarki dan dinasti politik jakarta. Tetapi, meskipun lahir dari proses demokrasi secara fair, saat menjadi presiden, Jokowi ternyata menampilkan wajah otoriter dan merusak demokrasi, melemahkan KPK, penegakan hukum yang menekan oppsisisi, dan pembangunan proyek mercusuar tanpa debat publik yang cukup. Dari sang outsider ia berubah menjadi pemimpin transaksional yang ulung demi mempertahankan kekuasaan.
- Sein kiri, belok kanan : pada awal-awal kampanye sebagai presiden, Jokowi memberi sinyal bahwa pemerintahannya akan berjalan ke arah kiri, ke arah sosialisme. Ia banyak merangkul para aktivis. Bahkan, Jokowi memberi ruang kepada para aktivis dan kaum intelektual untuk merumuskan visi dan misi calon presiden yang disebut Nawacita. Tapi, dalam praktiknya, Jokowi bergerak ke kanan, pro pada Liberalisme ekonomi. Program Strategis Nasional (PSN) dan UU Omnibus Law adalah bukti kuat bahwa Jokowi lebih berpihak pada korporasi besar ketimbang ekonomi kerakyatan.
- Jokowi mencitrakan diri sebagai presiden yang sederhana, berpakaian sederhana, bahkan arlojinya merk Seiko berharga 100 ribuan. Tetapi, dalam praktiknya, keluarga Jokowi hidup bergelimang kemewahan.
- Jokowi memposisikan diri sebagai pemimpin yang pro pada pluralisme agama, membubarkan HTI, membekukan FPI, dan memberi konsesi tambang pada NU dan Muhammadiyah. Tetapi, itu semua dilakukan bukan dengan visi kebangsaan, sekedar tindakan pragmatis untuk mempertahankan kekuasaan.
Masyarakat Indonesia terkesan dengan bungkus awal Jokowi tanpa berpikir kritis sisi kontradiksi di dalam diri Jokowi. Di luar itu, lawan Jokowi di pilpres adalah Prabowo, figur yang di kalangan aktivis dan kaum intelektual mendapat stigma sebagai penculik dan pelanggar HAM. Jokowi dianggap sebagai anti-thesis yang tepat menghadapi Prabowo.
Dua faktor itulah yang menyebabkan gelombang dukungan pada Jokowi begitu massif dan kuat.
Ironi Jokowi.
Di buku Man Of Cotradictions, Ben Bland menulis :
“Jokowi acts more like a king than a president”
Jokowi memimpin Indonesia lebih sebagai seorang raja ketimbang sebagai presiden. Ia mengabaikan institusi demokrasi dan menerabas semua aturan.
Oleh : Haris El Mahdi (GUSDURian Batu)
