MEDIASI – Siapa yang tidak mengenal sosok Gus Dur, seorang cendekiawan muslim yang pernah menjabat sebagai presiden RI ke-4 ini.
Gus Dur merupakan tokoh bangsa yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang pada saat itu sedang di ujung tanduk.
Bagi Gus Dur, demokrasi adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini.
Bagi Gus Dur, demokrasi salah satu bentuk sistem politik yang dianggap paling baik saat ini karena menempatkan semua warga negara, termasuk pejabat, termasuk menteri, termasuk elit-elit, itu setara. Maka disebut sebagai demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Walaupun sekarang mungkin kita saksikan demokrasi itu dari rakyat, tentu oleh rakyat dan tampaknya bukan untuk rakyat, dan nampaknya itu yang terjadi.
Pemikiran Gus Dur tentang demokrasi sangat mendalam dan berakar pada prinsip-prinsip humanisme, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Gus Dur melihat demokrasi sebagai sistem yang harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Berikut beberapa gagasan utama Gus Dur tentang demokrasi:
Demokrasi Berbasis Nilai Agama dan Budaya
Gus Dur percaya bahwa demokrasi tidak harus bertentangan dengan agama dan budaya lokal. Ia menekankan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan, dengan catatan bahwa nilai-nilai demokrasi harus diterjemahkan sesuai dengan konteks budaya Indonesia yang plural.
“Demokrasi itu dari Barat, tetapi nilai-nilainya universal. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita.” kata Gus Dur.
Pembelaan terhadap Minoritas
Gus Dur adalah pembela hak-hak kelompok minoritas, baik secara agama, etnis, maupun gender.
Gus Dur percaya bahwa demokrasi sejati harus melindungi hak semua orang, termasuk mereka yang berada di pinggiran masyarakat.
Contoh nyata sikap Gus Dur adalah sikapnya yang tegas membela kelompok-kelompok seperti Tionghoa, kelompok kepercayaan lokal, dan agama-agama minoritas di Indonesia.
Demokrasi sebagai Ruang Dialog
Demokrasi, menurut Gus Dur, adalah cara untuk menciptakan ruang dialog dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Gus Dur sering mengkritik praktik demokrasi yang hanya fokus pada prosedur formal (pemilu) tanpa memperhatikan substansinya, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Anti-Kekerasan dan Penghormatan terhadap HAM
Gus Dur mengajarkan bahwa demokrasi harus dijalankan tanpa kekerasan.
Gus Dur menentang segala bentuk otoritarianisme dan menyebut bahwa demokrasi harus selalu melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.
Demokrasi Bukan Hanya Pemilu
Menurut Gus Dur, demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin mengelola kekuasaan untuk kepentingan rakyat.
Bagi Gus Dur, demokrasi harus melibatkan pengawasan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
Praktik Pemikirannya
Sebagai Presiden, Gus Dur berusaha mempraktikkan demokrasi dengan mendorong kebebasan pers, menghapus diskriminasi terhadap Tionghoa, dan membubarkan Departemen Penerangan yang sebelumnya dianggap sebagai alat kontrol otoriter.
Gus Dur sering mengatakan bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang membahagiakan rakyat. Ini mencerminkan pandangannya bahwa demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan social.
Penulis: Muhamad Nurul Fajri (Mahasiswa KPI – Koordinator GUSDURian UIN KH Abdurrahman Wahid)
