MEDIASI – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengaku mendukung jika pemerintah memutuskan harga BBM naik. Tujuannya, guna mengurangi beban uang negara dalam menanggung subsidi dan kompensasi.
“Rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia,” kata Mamit dalam rilis tertulis yang diterima MEDIASI, Jum’at (26/8/2022).
Mamit memahami saat ini pemerintah dalam posisi dilema, dimana ekonomi Indonesia baru saja pulih pasca-dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun, dan pastinya kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun demikian, ia menyebutkan melalui kenaikan BBM ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Dengan begitu, subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan hingga kesehatan.
“Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita di jalan,” ungkapnya.
BBM Naik atau Nambah Utang Negara ?
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8) menyampaikan bahwa subsidi energi dan kompensasi yang dianggarkan pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun akan habis.
Menurut Menkeu membengkak pengeluaran subsidi BBM dikarenakan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di masyarakat.
Karena itu, lanjut Menkeu, jika harga BBM subsidi tidak naik, risikonya pemerintah harus menambah subsidi energi dan kompensasi. Ia pun lantas mempertanyakan dari mana anggaran tersebut berasal.
“Kalau Bapak mengatakan ‘Bu subsidinya jangan dicabut’. Kita nggak cabut subsidi Pak duitnya sudah Rp 502 triliun habis. Ya kan. Pertanyaannya ‘Ibu mau nambah atau nggak?’ Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?,” Kata Menkeu.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun atau naik dari rencana awal yang hanya Rp170 triliun. Sementara, saat ini harga BBM penugasan pertalite masih ditahan di level Rp7.650 per liter dan solar bersubsidi Rp5.150 per liter. Guna mengantasipasi pembengkakan pengeluaran subsidi dan beban APBN, pemerintah berencana mengambil opsi salahsatunya menaikkan harga BBM bersubsidi.
