MEDIASI – Dalam era digital yang semakin berkembang, peran influencer sebagai agen pemasaran telah menjadi sangat dominan. Mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik, membentuk tren, bahkan menggerakkan massa untuk membeli atau mendukung suatu produk atau layanan. Namun, seiring meningkatnya pengaruh tersebut, muncul pula tanggung jawab moral yang seharusnya melekat pada profesi ini. Sayangnya, dalam banyak kasus, tanggung jawab itu justru diabaikan, yang pada akhirnya merugikan publik.
Salah satu kasus yang paling menonjol adalah keterlibatan beberapa influencer Indonesia dalam mempromosikan platform robot trading ilegal seperti DNA Pro, Fahrenheit, dan Quotex. Para influencer ini—beberapa di antaranya selebritas nasional—secara terang-terangan memamerkan keuntungan besar yang mereka peroleh dari investasi di platform tersebut. Mereka mengajak pengikutnya untuk ikut bergabung, tanpa memberikan penjelasan yang memadai tentang risiko, legalitas, maupun sistem kerja platform tersebut.
Akibatnya, ribuan orang tertipu dan mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit. Banyak dari mereka adalah masyarakat awam yang terpengaruh oleh rasa percaya terhadap figur publik yang mereka idolakan. Beberapa korban bahkan mengaku menjual harta benda atau meminjam uang demi bisa ikut serta dalam investasi yang dijanjikan akan memberi keuntungan cepat. Pada akhirnya, ketika platform tersebut terbukti ilegal dan dibekukan oleh otoritas, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sangat besar, dan kepercayaan terhadap para influencer pun menurun drastis.
Kasus ini menjadi cermin bahwa promosi tanpa landasan etika bisa menjadi sangat berbahaya. Seorang influencer bukan hanya “iklan berjalan”, tetapi juga sosok yang dipercaya publik. Ketika mereka mengiklankan suatu produk, apalagi yang menyangkut keuangan atau investasi, seharusnya mereka terlebih dahulu memverifikasi legalitas dan kredibilitas produk tersebut. Mengedepankan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pengikut adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Lebih jauh, tanggung jawab etis ini seharusnya tidak hanya dibebankan kepada influencer secara individu. Agensi pemasaran digital, brand, dan juga platform media sosial memiliki andil besar dalam mengawasi dan menindak promosi yang menyesatkan. Saat ini, pengawasan terhadap konten iklan di media sosial masih longgar. Banyak endorsement yang tidak diberi label iklan, dan tidak sedikit yang melanggar regulasi tanpa mendapat sanksi tegas. Padahal, di balik layar promosi tersebut, bisa jadi sedang berlangsung praktik penipuan besar-besaran.
Pemerintah dan lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti sebenarnya sudah mulai bergerak dengan menindak beberapa platform dan pelaku. Namun, langkah hukum sering kali datang terlambat, setelah kerugian terjadi. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan sistem pengawasan proaktif perlu segera diterapkan. Di samping itu, edukasi literasi digital kepada masyarakat juga harus diperkuat, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada citra seorang influencer ketika mengambil keputusan penting.
Menjadi seorang influencer seharusnya disertai dengan komitmen terhadap integritas dan kejujuran. Mereka perlu menyadari bahwa setiap konten yang mereka unggah berpotensi besar memengaruhi kehidupan orang lain. Menyaring informasi, menolak promosi yang tidak etis, dan terbuka terhadap kritik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang tidak bisa dihindari. Profesi ini, meski tampak ringan, sebenarnya membawa bobot moral yang besar.
Sebagai penutup, etika dalam promosi produk oleh influencer bukan hanya pilihan, melainkan kewajiban. Kasus-kasus yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran bahwa pengaruh tanpa tanggung jawab adalah bencana yang menunggu waktu. Jika influencer ingin mempertahankan kepercayaan publik dan keberlanjutan karier mereka, maka etika harus menjadi fondasi dalam setiap keputusan yang mereka ambil.
Oleh : Yudha Suripto (Mahasiswa UIN Abdurrahman Wahid)
