MEDIASI – Anggota MPR RI dan Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Madrasah Kader GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) Kabupaten Rembang, Senin (28/09/2026).
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis generasi muda Jawa Tengah dalam mengawal pembangunan serta arah kepemimpinan bangsa.
Senator Abdul Kholik dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pemuda di Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 7,9 juta jiwa atau lebih dari seperlima total penduduk memiliki posisi sentral sebagai agen perubahan, kontrol sosial, sekaligus calon pemimpin masa depan.
Kendati demikian, generasi muda masih dihadapkan pada berbagai tantangan krusial, mulai dari keterbatasan lapangan kerja, perlunya peningkatan kompetensi, ketimpangan pembangunan, hingga keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik.
Tantangan nyata ini terlihat dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda di Jawa Tengah pada 2023 mencapai 11,87 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah per Maret 2026 tercatat berada di angka 9,21 persen atau menyasar sekitar 3,29 juta warga.
Kondisi sosial-ekonomi ini menuntut generasi muda untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktif berpartisipasi menyelesaikannya. Untuk itu, pemuda perlu membekali diri dengan tiga modal utama, yakni karakter, kompetensi, dan kepedulian sosial.
“Karakter diperlukan agar keterlibatan pemuda dalam politik dan pemerintahan tetap berlandaskan integritas dan nilai Pancasila,” tegas Kholik.
Lebih lanjut, Kholik juga menegaskan pentingnya modal kompetensi untuk memenangi persaingan global. “Kompetensi diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi, ekonomi digital, dan dunia kerja; sedangkan kepedulian sosial diperlukan agar kepemimpinan tidak berhenti pada popularitas, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Melalui internalisasi nilai Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Kholik berharap pemuda tidak hanya dipersiapkan untuk menduduki posisi kepemimpinan formal, melainkan juga memiliki kapasitas nyata dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. (AM)
