MEDIASI – Anggota DPD RI Jawa Tengah Dr Abdul Kholik berharap rencana atau peta jalan pembangunan Jawa Tengah (Jateng) lebih terarah dan terintegrasi antara satu daerah dengan lainnya, sehingga antar wilayah baik Jateng bagian selatan (Jasela), tengah dan Pantura tidak terjadi ketimpangan.
Hal ini disampaikan Senator kelahiran Cilacap itu saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) propinsi Jawa Tengah tahun 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Gubernuran Semarang, Selasa (11/2/2025).
“Kami di DPD RI hari ini mengapresiasi untuk capai-capaian yang tadi luar biasa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang turun sampai satu digit, target yang sudah lama, turun dibawah 2 digit,” ujar
Abdul Kholik.
Pada kesempatan tersebut, Senator Abdul Kholik menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Jateng yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terutama terkait rencana pengembangan kawasan ekonomi Keburejo (Kebumen Purworejo) di Jateng bagian Selatan. Ia menekankan semestinya RPJMN tersebut mencakup keseluruhan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Selatan Jateng.
“Ke Bapennas terkait RPJMN, nanti juga minta support dari daerah. Saya mendengar ada pengembangan kawasan-kawasan ekonomi yang ingin didorong, salah satunya ada simpul baru namanya Keburejo di Selatan. Nah, di DPD RI kami berharap itu simpulnya jangan hanya Kebumen Purworejo tetapi masuk kesimpul Selatan secara keseluruhan mengambil Barlimascakepurwo (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo),” kata Kholik.
“Daerah ini di selatan yang membutuhkan akses dan akserelasi untuk pembangunan ekonomi yang bertumpu pada tiga; agro, maritim dan parawisata. Tadi dari Bappenas ada statemen yang sangat bagus; laut itu baru memisahkan belum mengintegrasikan. Di selatan ini, kami dari perbatasan Pangandaran wilayah Cilacap sampai Purworejo sebenarnya bisa di integrasikan dengan kawasan Jogja, karena laut Jogja pun di split baru menyambung lagi laut di Wonogiri,” lanjutnya.
Kholik berharap dengan akselerasi pembangunan dan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota di Jateng dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta kawasan laut Selatan ini, bisa menjadi salah satu dorongan kekuatan maritim di Selatan.
“Jadi ditarik bukan cuma Keburejo, tapi konsepnya Jasela (Jawa Tengah bagian selatan). Mudah-mudahan nanti di keputusan RPJMN di pusat itu masih bisa disisipkan Bappenas perluasan Keburejo menjadi Jasela. Mungkin itu poin yang ingin saya sampaikan ke Bapennas,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan Senator DPD RI, Bappenas yang hadir secara daring diwakili Koordinator Jawa 2 Bali Direktorat Regional I KemenPPN/Bappenas Jayadi mengapresi dan mendukung usulan tersebut. Bappenas pun menegasikan bahwa selama ini memang terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Jateng.
“Pada dasarnya kami mengapreasi apa yang tadi sudah disampaikan pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih tadi sudah diingatkan oleh Pak Dr Abdul Kholik dari DPD. Bappenas di deputian pembangunan kewilayahan isu propinsi Jawa Tengah dari 5 tahun yang lalu mungkin sama dengan isu 5 tahun ke depan adalah isu masalah ketimpangan di wilayah selatan tengah dengan wilayah jateng bagian utara,” ujar Jayadi.
Menurut Jayadi, akibat ketimpangan pembangunan menyebabkan di wilayah Selatan Jateng rata-rata angka kemiskinan tinggi dan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya relatif rendah.
“Ada dua hal yang selalu highlight (disorot) terutama tingginya angka kemiskinan terutama di wilayah pedesaan seluruhnya memang banyak di Aglomerasi di kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung). Termasuk juga masalah kualitas dan daya saing SDM, terutama dilihat dari indeks pembangunan manusianya Barlingmascakeb dan Purwomanggung termasuk relatif masih rendah dibandingkan dengan teman-teman
bagian utara,” jelasnya.
Lebih lanjut menurut Jayadi, Bappenas akan menindaklanjuti masukan dari Senator Dr Abdul Kholik. Pengembangan konektivitas di wilayah selatan akan direncanakan tidak hanya Selatan Jateng, tapi juga mencakup Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Itu memang konsen kami terkait dengan pengembangan kawasan Jawa Tengah Bagian Selatan termasuk juga dengan Jawa Barat dan Jawa Timur dengan Banten juga itu memang menjadi konsen kita, terutama mungkin dengan adanya beberapa kebijakan di level pusat. Selain itu, juga ada beberapa donor yang mulai masuk untuk intervensi beberapa kebijakan di level pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur terutama masalah konektivitas dan pemberdayaan ekonomi lokal kita memang harapkan, terutama di wilayah-wilayah Barlingmascakeb dan Purwomanggung serta Banglor (Rembang dan Blora) dan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) memang diprioritaskan untuk bisa lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pemaparannya, PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana mengajak seluruh pihak focus memberikan usulan untuk pelayanan masyarakat.
“Kami harapkan masukan dari bapak-ibu sekalian, untuk lebih fokus atau pun mengarah pada kepentingan masyarakat Jawa Tengah,” ucap Nana.
Nana juga menyampaikan beberapa hal terkait capaian Provinsi Jawa Tengah hingga awal 2025, seperti angka kemiskinan di wilayahnya yang mengalami penurunan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada 2024.
“Ini saya minta terus ditindaklanjuti sampai kita berada di posisi rerata nasional,” harapnya.
Selain Senator DPD RI Dr Abdul Kholik, Pembukaan Musrenbang Jateng 2025 juga diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jateng, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pengusaha, lembaga atau instansi vertikal, hingga kelompok rentan yakni organisasi perempuan, forum anak, komunitas disabilitas dan lainnya.AAN
