MEDIASI – Sejumlah tokoh nasional menggelar ‘Deklarasi Kekuatan Rakyat Bersatu untuk Keadilan’ guna menyikapi banyaknya aksi demonstrasi dari berbagai elemen mahasiswa, buruh dan masyarakat yang terdampak akibat kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi, menegaskan bahwa deklarasi lintas tokoh tersebut untuk mengurai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini serta cacat kebijakan pemerintah yang membuat rakyat semakin susah.
“Seolah-olah tak ada kekuatan yang bisa melawan, seolah-olah tak ada yang bisa mereduksi, meluruskan kebijakan-kebijakan yang salah. Untuk itu, saatnya rakyat bersatu menggugat semua kebijakan yang cacat ini,” kata Adhie.
Acara deklarasi yang digelar di Jalan Tebet Barat Dalam IV Nomor 7, Jakarta Selatan, Kamis (8/9) yang dihadiri tokoh lintas nasional diantaranya mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli; mantan Juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi; tokoh Tionghoa, Lieus Sungkharisma; aktivis yang juga Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf; akademisi yang juga pemerhati politik dna hukum Ubedillah Badrun, dan beberapa tokoh lainnya
Ada pun pokok-pokok pemikiran para tokoh yang dirangkum menjadi satu dideklarasi dan dibacakan oleh Adhi Massardi guna menyikapi kondisi bangsa saat ini, terutama setelah adanya kenaikan BBM yang dirasakan dampak negatifnya oleh bagian besar masyarakat.
“Kekuatan Rakyat sudah bersatu. Tekanan dan represi kebijakan sudah melampaui batas kesabaran. Tiba waktunya mengubah tekanan menjadi kekuatan. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian bunyi deklarasi yang dibacakan oleh Adie Massardi.
Selain itu, deklarasi yang digelar hari ini, lanjut Adhie, juga dimaksudkan untuk menyatukan kekuataan rakyat. Karena ia melihat, selama bertahun-tahun rakyat dihadapkan pada kebijakan yang justru tidak berpihak kepada mereka.
“Hampir 7-8 tahun rakyat Indonesia mencatat kebijakan-kebijakan yang cacat, kemudian hanya bisa mengumpat, dan ini tidak bisa diterus-teruskan,” ungkap Adhie Massardi.
